” Fungsi Organisasi Jurnalis Ditegaskan, Etika Jadi Fondasi Utama di Era Digitalisasi ”
jurnalpolisinasional.com.
Menyimak penulisan Sdr. Toto salah seorang tokoh jurnalis yang berposisi sebagai Pimpinan Redaksi media Ruangpublik.com yang berkedudukan di Jakarta.
Yang pada kecintaan serta kepedulian terhadap profesi ke wartawanan yang salah satunya berfungsi sebagai sosial control. Membeberkan pandangannya tentang fungsi yang harus difahami oleh setiap insan media, untuk dijadikan landasan serta konsekwensinya.
Dan ini penjelasannya :
“Di tengah derasnya arus informasi digital dan maraknya disinformasi, keberadaan organisasi atau perkumpulan jurnalis ditekan kembali sebagai pilar penting dalam menjaga profesionalisme dan integritas insan pers.
Beliau menyatakan bahwa fungsi utama organisasi jurnalis bukan sekadar wadah berkumpul, tetapi juga sebagai ruang pelatihan, pengawasan, serta penguatan pemahaman terhadap Kode Etik Jurnalistik dan perilaku profesional.
“Organisasi jurnalis memiliki peran strategis dalam menjaga marwah profesi. Di dalamnya terdapat etika, disiplin, dan tanggung jawab publik yang terus diingatkan dan ditegakkan,” ujar Toto.
Menurutnya, pedoman yang ditetapkan Dewan Pers menegaskan bahwa setiap jurnalis wajib menyajikan informasi yang benar, berimbang, dan bermanfaat, serta menjaga independensi dari berbagai kepentingan.
Ia juga mengingatkan pentingnya peran organisasi dalam membentengi anggotanya dari praktik-praktik yang menyimpang, seperti penyebaran hoaks, fitnah, hingga kebencian yang dapat memicu konflik sosial.
Selain itu, penghormatan terhadap privasi dan perlindungan kelompok rentan menjadi perhatian utama. Jurnalis dilarang mengungkap identitas korban kejahatan seksual maupun anak di bawah umur, serta wajib memberikan Hak Jawab dan Hak Koreksi sebagai bentuk transparansi.
“Organisasi juga menjadi pengingat agar jurnalis menjaga kejujuran intelektual, menghindari plagiarisme, dan melindungi privasi sumber. Ini bagian dari tanggung jawab moral yang tidak bisa ditawar,” tambahnya.
Dalam praktik di lapangan, kepemilikan kartu pers resmi disebut sebagai bentuk legalitas sekaligus identitas jurnalis profesional.
Sementara itu, pelanggaran terhadap kode etik dapat mengakibatkan sanksi dari Dewan Pers hingga konsekuensi hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Toto menekankan bahwa di era kecepatan informasi saat ini, jurnalis harus lebih mengutamakan verifikasi daripada sekadar mengejar kecepatan publikasi.
“Jurnalisme bukan hanya pekerjaan, tapi amanah publik. Organisasi hadir untuk memastikan setiap jurnalis tetap berada di jalur etika, menjaga independensi, dan mengedepankan empati dalam setiap karya jurnalistik,” tutupnya.
Dengan demikian, keberadaan organisasi jurnalis diharapkan terus menjadi garda terdepan dalam memperkuat kualitas pers nasional yang bebas, bertanggung jawab, dan berintegritas.(*)”
Dikutip dari penulisan jurnalistik Toto
Redaksi
