GARUT,Jurnalpolisinasional.comTarogong Kidul – Pemerintah Kabupaten Garut bersama DPRD Kabupaten Garut menegaskan komitmennya untuk berpihak kepada desa. Hal ini ditandai dengan pertemuan langsung Bupati Garut Abdusy Syakur Amin dan Ketua DPRD Garut Aris Munandar dengan jajaran DPC Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Merah Putih Kabupaten Garut, dalam aksi damai dan audiensi yang digelar di Ruang Rapat Paripurna DPRD Garut, Senin (15/12/2025).
Audiensi tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Garut Nurdin Yana, pimpinan dan anggota DPRD, serta perwakilan perangkat daerah di lingkungan Pemkab Garut. Pertemuan berlangsung dalam suasana dialogis dan penuh keterbukaan.
Bupati Garut Abdusy Syakur Amin menyampaikan apresiasinya atas aspirasi yang disampaikan APDESI. Ia mengakui bahwa sejumlah regulasi dari pemerintah pusat, meskipun bertujuan baik, masih menimbulkan persoalan dalam implementasinya di tingkat desa.
“Karena ini menyangkut regulasi pusat, kita akan mencari celah solusinya. Tadi kami sepakat membentuk tim kecil untuk segera menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan,” ujar Bupati.
Tim kecil tersebut akan bertugas melakukan kajian teknis serta menjembatani komunikasi dengan pemerintah pusat dan Badan Gizi Nasional (BGN), agar regulasi yang ada dapat dievaluasi dan memberikan manfaat yang lebih optimal bagi desa.
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Garut Aris Munandar menegaskan bahwa DPRD dan Pemkab Garut memiliki komitmen yang sama dalam menyelesaikan persoalan yang dihadapi desa, meski membutuhkan proses dan waktu.
“Ini bagian dari silaturahmi dan komunikasi aktif. Masyarakat desa harus tahu bahwa DPRD dan pemerintah daerah hadir dan serius dalam menyelesaikan permasalahan yang ada,” katanya.
Ketua APDESI Kabupaten Garut, Oban Sobana, mengapresiasi respons cepat Pemkab dan DPRD. Ia menyebut pertemuan tersebut sebagai silaturahmi akbar yang menghasilkan komitmen tindak lanjut konkret.
Dalam audiensi tersebut, APDESI menyampaikan empat poin utama aspirasi desa, mulai dari dampak regulasi keuangan pusat, efisiensi anggaran ADD dan dana transfer, keberpihakan program strategis seperti Koperasi Desa Merah Putih dan Makan Bergizi Gratis, hingga persoalan koperasi desa dan tanah carik yang membutuhkan kemudahan regulasi ruislag.
APDESI berharap hasil pertemuan ini segera direalisasikan dalam bentuk kebijakan nyata yang semakin berpihak pada desa serta mampu memperkuat ekonomi dan pelayanan masyarakat di tingkat akar rumput.
Ivan
