jurnalpolisinasional.com-KBB. Proyek pengaspalan jalan/hot mix di Desa Bojong, Kecamatan Rongga, Kabupaten Bandung Barat, Propinsi Jawa Barat terkesan asal jadi, pembangunan aspal hotmix jalan Desa Bojong ini yang alokasi dananya bersumber dari Bantuan Provinsi (Banprov) Jawa Barat tahun anggaran 2025 diduga dikerjakan secara asal-asalan dengan anggaran sebesar Rp 98.000.000,- dengan volume 210m x 2,5m x 0,03m, yang dikerjakan oleh TPKD, yang titik lokasi kegiatannya di Kampung Munjul RT 02 RW 21. Jum’at, 05/12/2025.
Dugaan tersebut mencuat setelah tim Media Jurnal Polisi Nasional (JPN) melakukan peninjauan langsung ke lokasi proyek. Berdasarkan hasil investigasi di lapangan, pasalnya belum seumur jagung jalan tersebut sudah kembali rusak aspal ada yang terkelupas, serta jalan sudah pada retak dan belah-belah, hal ini tentu sangat di sayangkan soalnya begitu banyak uang negara yang di habiskan untuk membangun jalan tersebut, namun hasilnya jauh dari kwalitas layak.
Salah satu tokoh masyarakat yang enggan disebut namanya, mengatakan kwalitas jalan sangat buruk dan harusnya Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan rekanan di panggil oleh inspektorat lalu di minta pertanggung jawaban kepada mereka itu.
Team Jurnal Posisi Nasional (JPN) sudah berusaha untuk konfirmasi kepada kepala desa bojong tersebut baik secara langsung mendatangi ke kantornya namun tidak ada di tempat dan kami juga menghubunginya melalui tlp dan wa, namun kepala desa bojong tersebut tidak ada merespon sama sekali.
Team Jurnal Polisi Nasional (JPN) hanya ketemu dengan sekretaris desa (sekdes) “terkait proyek pembangunan aspal hotmix jalan desa yang dananya bersumber dari Banprov itu di kerjakan oleh TPKAD, yang selaku pemborongnya dari Padalarang dan warga setempat tidak ada yang komplen, kamipun belum kelokasi lagi untuk mengecek jalan tersebut” ujarnya singkat.
Ini jadi PR besar untuk Pejabat Gubernur agar dapat menunjuk Kadis Bina Marga yang betul-betul memahami masalah infrastruktur.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Pemerintah Desa Bojong Kecamatan Rongga Kabupaten Bandung Barat Propinsi Jawa Barat belum memberikan klarifikasi resmi terkait dugaan penyimpangan pada pelaksanaan proyek tersebut. Transparansi dan Kualitas Pekerjaan Desa Harus Jadi Prioritas.
Kasus dugaan pengerjaan asal-asalan proyek aspal hotmix di Desa Bojong menjadi cerminan bahwa pengawasan terhadap penggunaan dana publik di tingkat Desa masih lemah dan perlu diperketat.
Program Bantuan Provinsi Jawa Barat (Banprov) merupakan bentuk dukungan pemerintah untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di Desa, meningkatkan kualitas jalan, serta memperlancar roda ekonomi masyarakat. Namun, apabila dalam pelaksanaannya terjadi penyimpangan baik dari sisi material, ketebalan lapisan, maupun metode pengerjaan maka tujuan bantuan tersebut tidak akan tercapai dan justru merugikan masyarakat.
Proyek yang tidak dikerjakan sesuai spesifikasi teknis juga berpotensi melanggar ketentuan hukum, terutama dalam aspek pengelolaan keuangan daerah dan pertanggungjawaban penggunaan dana publik. Karena itu, Gubernur Jawa Barat, Inspektorat, Dinas PUTR, dan Aparat Penegak Hukum (APH) diharapkan segera turun tangan memeriksa realisasi pekerjaan tersebut.
Keterbukaan informasi publik menjadi kunci dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Menghindar dari media atau menutup-nutupi informasi justru akan menimbulkan kecurigaan baru dan merusak citra aparatur Desa.
Desa sebagai ujung tombak pemerintahan seharusnya menjadi contoh penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan integritas. Masyarakat berhak mengetahui sejauh mana dana publik digunakan dan apakah hasilnya benar-benar dirasakan.
Media, melalui fungsi kontrol sosialnya, akan terus mengawal dan menyuarakan kepentingan publik agar setiap rupiah dari anggaran pemerintah dapat digunakan secara tepat, transparan, dan bermanfaat bagi warga masyarakat. *Team*
Diduga Asal-Asalan Pembangunan Aspal Hot Mix Jalan Desa Bojong.
