Bandung Barat-Jurnalpolisinasional.com Situasi aksi unjuk rasa Gerakan Organisasi Masyarakat Bandung Barat Bersatu (GOBBB) yang berlangsung di Kompleks Perkantoran Kabupaten Bandung Barat, Ngamprah, tiba-tiba memanas Senin (07/09/2026).
Ketegangan muncul tak lama setelah Ketua DPRD KBB, Muhammad Mahdi, tiba di lokasi belakangan, tepat saat Bupati Bandung Barat Jeje Ritchie Ismail baru saja menyelesaikan dialog dengan para pendemo.
Begitu tiba, Mahdi mencoba berhadapan langsung dari atas mobil komando guna merespons tuntutan massa. Namun, kedatangannya disambut teriakan keras yang menuntutnya segera mundur dari jabatannya.
Para pendemo tak segan-segan melontarkan tudingan bahwa ia sering menyampaikan hal yang tidak benar dan mendapat julukan yang kurang baik, sehingga penjelasan yang disampaikannya pun tidak didengarkan sama sekali. Suasana semakin tajam saat usahanya menjawab pertanyaan justru dibalas teriakan memintanya turun dari kendaraan.
Di tengah situasi itu, Mahdi segera turun dan menyatakan bersedia menerima seluruh tuntutan yang disampaikan massa. Meski demikian, ia menegaskan ada mekanisme yang berlaku terkait posisi jabatan pimpinan dewan tersebut.
“Saya terima tuntutannya. Namun yang berwenang mengatur dan menentukan bukanlah di sini, melainkan ranah partai politik masing-masing. Mekanisme evaluasi kinerjanya pun menjadi kewenangan partai. Nanti akan dinilai, apakah bersifat politis atau hal lainnya,” jelas Mahdi
Menariknya, tuntutan agar politisi dari Fraksi PKS itu mundur terkesan muncul secara spontanitas. Hal pun membuat Mahdi mengaku benar-benar belum mengetahui alasan mendasar mengapa kepercayaan massa berubah sedemikian rupa hingga menuntutnya lengser.
“Saya pun belum tahu pasti alasannya kenapa diminta mundur begitu saja,” ucapnya dengan nada yang terlihat santai meski di tengah tekanan.
Sebagai bagian tuntutan utama yang di sampaikan Aksi hari ini, menuntut agar Bupati Bandung Barat segera mencopot Sekretaris Daerah dari jabatannya.** Ridwan
