KotaBanjar,Jurnalpolisinasiona.com
Berdasarkan sumber yang bisa dan dapat di percaya program stunting yang gulirkan oleh pemerintah pusat terkait Program konvergensi stunting dalam penanganan gizi buruk atau pencegahan dalam pemberian makanan tambahan PMT tidak sesuai dengan pelaksanaan dan kontrol database. Hal ini di kuatkan juga dengan Peraturan Presiden No.72 Tentang Penurunan Angka stunting di Republik Indonesia tentang betapa pentingnya perbaikan gizi buruk paska pandemi covid. Sehingga lewat mandat amanah dari wakil presiden dalam hal ini KBPP POLRI (Keluarga Besar Putra Putri Polri)kota Banjar untuk turut serta ikut berkontribusi mengawal prog pemerintah di daerah dan salah satunya di Program stunting yang benjadi lokus dan fokus sasaran khusus .
Di tempat terpisah ketika di temui awak media Ketua KBPP POLRI mengatakan ” Saya sungguh heran dengan penanganan stunting di kecamatan pataruman kota banjar khususnya desa Binangun,Batulawang Karyamukti,. mengatakan kenapa banyak data base dari dinas kesehatan dan dari catatan desa kok tidak sesuai hasil pendataannya .lalu ketika di temui beberapa KPM penerima manfaat penanganan korban stanting tidak sesuai dari yang di harapkan. Salah satu contoh pengguna anggaran malah diduga adanya permainan anggaran dan membulak balikkan fakta di lapangan seolah hal biasa lebih besar kegiatan/rapat atau insentif kader daripada PMT nya pemberian asupan makanan contoh Nutrisi atau susu untuk balita sangat di minimkan . Diduga Dari keselurahan pagu anggaran yang di gunakan 70 % untuk kader dan kegiatan yang menurut kami kurang produktif.malah untuk terkena dampak PMT hanya 10-20 persen saja. Kapan beresnya kalau seperti ini penanganan stuntingnya..?? Dan Carut-Marut database terkait stunting semua akan pertanggung jawabkan dan dapat dilaporkan ke ispektorat atau penegak hukum di kota Banjar jika terbukti adanya pelanggaran Ungkap.pa aditya saat di temui beberapa awak media.Hal ini harus menjadi catatan dan perhatian kita semua terutama masyarakat lebih bisa mengontrol kegiatan2 yang dilaksanakan di tingkat Kota atau pun di tingkat desa.agar penggunaan anggaran terserap ke penerima manfaat terutama Balita yang emang sudah menjadi Perhatian dari pemerintah..
Jum,at,03 November 2023
Red R fahgmi
